Akun Media Sosial Trump Diblokir, Lembaga HAM: Tindakan yang Benar
Direktur eksekutif Human Rights Watch Kenneth Roth menjelaskan perlakuan yang diambil bermacam basis sosial media untuk membatalkan atau meniadakan account punya Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump ialah hal yang betul.
Pimpinan organisasi non-pemerintah yang berbasiskan di Amerika Serikat itu bahkan juga menjelaskan hal itu semestinya dikerjakan bisa lebih cepat.
"Tujuan saya, sebenarnya berkenaan dengan account Trump, saya berpikir basis itu lakukan hal yang betul serta kemungkinan telat. Anda ketahui di saat mereka pada akhirnya tiba untuk menghentikannya, ia memakai ini betul-betul untuk secara terbuka menggerakkan dominasi kulit putih untuk memunculkan kedengkian, terang untuk menebarkan dusta. Anda ketahui dusta besar mengenai kemenangan penyeleksiannya," ucapnya pada acara Human Rights Watch World Report 2021 yang diselenggarakan secara virtual, Rabu (13/1/2021).
Bola Online Terpercaya "Tapi yang terpenting untuk memacu massa yang serang Capitol, komplet dengan beberapa dominasi antara mereka," sambungnya.
Penundaan account sosial media Trump dikerjakan banyak basis, terhitung Twitter dan Facebook. Twitter sudah tutup account Trump secara tetap pada Sabtu (9/1/2020). Ini dikerjakan untuk meminimalisir berlangsungnya kekerasan berkepanjangan saat kejadian demonstrasi di Capitol pada Rabu (6/1/2021).
"Sesudah mengevaluasi secara jeli Tweet belakangan ini dari account @realDonaldTrump dan kerangka disekelilingnya, kami sudah secara tetap membatalkan account itu sebab resiko provokasi selanjutnya untuk lakukan kekerasan," tutur Twitter dalam ciutannya, Sabtu.
Kecuali Twitter, Facebook sudah memilih untuk mengamankan sesaat account Trump. Tidak ada info kapan basis sosial media bikinan Mark Zuckerberg ini akan buka account presiden ke-45 AS itu.
Baru pagi hari ini, Snapchat dan YouTube diberitakan sudah membatalkan account Trump dengan argumen yang serupa.
Menurut Axios, Snapchat meniadakan content Trump seringkali sesudah diperingatkan menyalahi peraturan. "Penundaan tanpa ada batasan ini dipacu bukan hanya oleh perlakuan di Snapchat, tapi juga oleh catatan Trump yang memprovokasi kekerasan di basis lain," terangnya.
Di lain sisi, YouTube sedang mengaplikasikan penundaan kanal Trump sepanjang 1 minggu sesudah memperoleh peringatan berdasar peraturan basis itu, CNN memberikan laporan.
Dalam paparannya, Roth selanjutnya menjelaskan jika menjadi keharusan untuk basis sosial media untuk memantau pemakainya dari terjebak pelanggaran hak asasi manusia (HAM).
"Jadi, basis, perusahaan sosial media, seperti perusahaan mana saja, mereka mempunyai keharusan untuk menghindar keterkaitan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan cuman ini yang bisa mereka kerjakan pada step ini," terangnya.
"Mereka dalam makna spesifik memberikan Trump banyak peringatan. Ia tidak dapat diperbarui, ia bersikukuh dan mereka ambil langkah yang penting mereka kerjakan," ikat Roth.
Walau memberikan dukungan perlakuan yang diambil bermacam basis sosial media itu, Roth memperjelas jika cara mereka dalam menegakkan standard komune belum seutuhnya stabil.
"Saya masih memikir jika kita semestinya bukan hanya terima fakta sekarang ini dengan basis sosial media. Mereka belum mengaplikasikan apa yang disebutkan standard komune mereka secara stabil dan saya berpikir itu menarik jika, Anda ketahui, saat mereka tutup account Trump, ada satu ajakan di Myanmar untuk Facebook, "Kenapa Anda biarkan tentara Myanmar memakai Facebook untuk mengambil tentara yang pada gilirannya dipakai untuk mendesak etnis minoritas di Myanmar dengan kekerasan?'" terangnya.
"Ini pertanyaan yang lumrah, dan kami sudah menyaksikan jika basis itu betul-betul kurang melakukan investasi, khususnya dalam ketrampilan bahasa dan budaya di beberapa penjuru dunia di mana basis mereka betul-betul kerap dipakai untuk memacu kekerasan dan pemecahan. Jadi menurut saya ada keperluan untuk pastikan jika standard yang mereka aplikasikan ini diaplikasikan secara lebih stabil dan berprinsip," tambahnya.
Mengetahui kekurangan yang dipunyai bermacam basis sosial media itu, Roth juga merekomendasikan supaya mereka bukan hanya memercayakan keputusan beberapa CEO atau pimpinan usaha mereka dalam memutuskan berkaitan penundaan akun-akun yang menyalahi ketetapan dan HAM. Dia merekomendasikan supaya seluruh sosial media menyertakan panel mandiri dalam proses penilaian dan ambil keputusan.
"Jadi menurut saya yang penting dikerjakan basis ini ialah mempersiapkan panel mandiri, panel yang tidak menjawab eksekutif, yang bisa ajukan banding. Jadi, tidak cuma eksekutif senior yang batasi seorang, tapi ada kesempatan untuk mengevaluasi keputusan ini dan pastikan jika keputusan itu ialah produk dari konsep yang diaplikasikan secara adil di semua dewan," terangnya.
Dia memperjelas keutamaan pastikan tidak ada monopoli antara perusahaan tehnologi itu.
"Satu perihal penting yang dapat dikerjakan ialah, terang-terangan, merusak monopoli. Tujuan saya, pantas ditanyakan kenapa Facebook mempunyai Instagram, kenapa Google mempunyai YouTube. Tujuan saya, ada kekurangan keberagaman dalam basis yang mengusik apabila kita mempunyai semakin banyak keberagaman, kecemasan ini akan menyusut. cukup terang jika basis lebih menghargai pimpinan pemerintah, pimpinan politik sebab mereka berasa pidato politik itu penting, tapi saya berpikir mereka tidak berhasil untuk mengenal secara mencukupi jika pimpinan pemerintah mempunyai pekerjaan terpisah dari masyarakat biasa untuk menghindar mempromokan pemecahan, mempromokan diskriminasi, mempromokan kekerasan," terangnya.